Setelah politik etis mulai diterapkan di Hindia Belanda sekitar tahun 1901, banyak bumiputra Nusantara yang memperoleh pendidikan tinggi serta mengenal demokrasi dalam kehidupan sosial politik. Mereka-mereka inilah yang kemudian, selain mendirikan berbagai perkumpulan politik, kerap kali aktif menyuarakan hak-hak demokrasi warga bumiputra kepada rezim kolonial. Tak terkecuali di Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran.

Beriringan dengan kebijakan politik etis, pada tahun 1903, pemerintah kolonial mulai menerapkan kebijakan desentralisasi pemerintahan. Sadar akan tuntutan perkembangan zaman, Sunan Pakubuwana X, Adipati Mangkunegara VII, serta para elit politik di Surakarta semakin gencar menuntut hak untuk mendirikan parlemen lokal serta otonomi yang lebih luas, mengingat kejengkelan mengenai semakin ikut campurnya rezim kolonial atas pemerintahan Swapraja Surakarta sudah semakin tidak terbendung.

1. (0:00) Pembuka
2. (1:42) Wacana Pembentukan Parlemen Lokal
3. (10:34) Masalah dan Konflik Politik antara Swapraja Surakarta dan Hindia Belanda
4. (21:50) Terbentuknya Dewan Bale Agung

[Dari Berbagai Sumber]

Budaya Keraton Surakarta
   • Budaya Keraton Surakarta  

*) Daerah Istimewa Surakarta - Tuduhan Pro Belanda dan Kesetiaannya kepada Republik Indonesia
   • Daerah Istimewa Surakarta - Tuduhan P...  
*) Sri Mangkunegara VII dan Cita-Cita menyatukan Mataram | Sejarah Politik Surakarta 1920-1930
   • Sri Mangkunegara VII & Cita-Cita meny...  
*) Sejarah Kirab Tedhak Loji di Kasunanan Surakarta - Parade Agung Raja Jawa Tempo Dulu
   • Sejarah Kirab Tedhak Loji di Kasunana...  

#sejarah #surakarta #mangkunegaran