Pemerintah akhirnya merilis aturan baru terkait penghitungan tarif efektif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui PP Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) yang mulai berlaku 1 Januari 2024.
Ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 diperbarui dalam rangka menyederhanakan pelaksanaan pemotongan PPh 21 termasuk bagi pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya. Berikut contoh penerapan tarif efektif PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak orang pribadi pegawai tetap.

#YuniTime
#Yunitime