PEKANBARU - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti melaunching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Sumatera 2024. Kegiatan diselenggarakan di Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Jumat (17/5/2024).

Dalam kesempatan itu, dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan sarana dan prasarana pemuatan ketahanan pangan BI berupa 2 unit traktor kepada gabungan kelompok Tani Cagar. Kemudian, penyerahan benih dan sarana produksi cabai merah kepada perwakilan Kelompok Tani Amara Jaya, Kelompok Tani Karya Mandiri, Kelompok Tani Umedo. Adapun jumlah keseluruhan bibit cabai yang diserahkan sebanyak 180.000 bibit dan 105 ton pupuk.

Setelah kick off GNPIP digelar, Pj Gubri bersama Deputi Gubernur Senior BI melakukan penanaman komoditas cabai. Dilanjutkan dengan pelepasan tiga unit mobil pangan murah keliling, serta peninjauan pasar tani.

SF Hariyanto katakan, penyelenggaraan seremonial GNPIP ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan keseriusan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau yang selalu bekerja sama dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

Ia jelaskan, berdasarkan karakteristik wilayah, Riau tergolong daerah yang defisit neraca pangan dikarenakan lahan Riau yang mayoritas bersifat gambut, sehingga menantang untuk budidaya pertanian. Hal inilah yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan pangan pokok Riau masih mengandalkan pasokan dari daerah lain, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan daerah tetangga lainnya.

"Kendati demikian, TPID di Provinsi Riau terus berupaya untuk meningkatkan produksi lokal dan menjamin kecukupan pasokan di Riau dengan harga stabil dan terjangkau bagi masyarakat," ujarnya.

Pj Gubri memandang, upaya pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Instansi Vertikal lainnya. Serta tentunya melibatkan seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok tani, ASN, kelompok wanita tani, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga.

"Oleh karena itu, mari kita bergerak bersama, untuk mengambil peran aktif dalam pengendalian inflasi, karena pengendalian inflasi memerlukan upaya bersama, dan tentunya memang menjadi bagian dari tugas kita bersama," jelasnya.

"Seluruh masyarakat dan kelompok tani juga tidak perlu khawatir, pemerintah akan berupaya optimal untuk terus menjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan terus menjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh masyarakat Riau. Harapannya perkembangan harga yang stabil, dapat menjaga daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan petani dan kesejahteraan seluruh masyarakat," imbuhnya.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti memandang GNPIP Wilayah Sumatera memiliki manfaat luas yang tidak hanya berdampak untuk Provinsi Riau saj, namun juga sangat berdampak terhadap Indonesia.

Lalu dikatakan, sinergi dan kolaborasi merupakan sebuah formula penting dalam upaya pengendalian inflasi. Maka dari itu, kolaborasi menjadi suatu hal penting dalam upaya pengendalian inflasi.

"Inflasi di Riau tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab gubernur, bupati, dan wali kota di Riau, namun pengendalian inflasi ini menjadi tanggungjawab kita bersama. Oleh karena itu kolaborasi menjadi suatu faktor yang harus dilakukan dan jangan lupa juga memanfaatkan teknologi yang ada," jelasnya.

"Sehingga target inflasi 2024 ini, dimana target se-Indonesia adalah 2,5 persen plus minus satu persen, artinya inflasi itu akan berkisar dari 1,5 hingga 3,5 persen, dan kita akan berusaha masuk dalam target ini," tandasnya.

(Mediacenter Riau/Alw)

#diskominfotikprovriau #bankindonesia #gnpip