Di ujung masa tugasnya, Presiden Joko Widodo terus melestarikan praktik buruk politisasi badan usaha milik negara. Jabatan komisaris BUMN menjadi alat bayar utang budi politik seusai Pemilihan Umum 2024 yang mengantarkan Prabowo Subianto ke kursi presiden—berdampingan dengan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi. 

Bagi-bagi kursi komisaris BUMN sudah berulang kali terjadi. Yang terbaru, pemerintah menunjuk sejumlah kader Partai Gerindra dan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto sebagai komisaris tiga BUMN. Tiga kader Gerindra bahkan mendapat keistimewaan karena menduduki kursi komisaris utama. Mereka adalah Fuad Bawazier yang menjabat komisaris utama holding perusahaan tambang negara MIND ID, Siti Nurizka Puteri Jaya sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwijaya Palembang, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Politisasi BUMN ini harus dihentikan. Jabatan komisaris BUMN seharusnya hanya boleh diisi oleh orang yang kompeten, bukan menjadi hadiah bagi pendukung presiden terpilih. Perusahaan-perusahaan pelat merah itu merupakan pengelola kekayaan negara dengan total aset lebih dari Rp 10 ribu triliun untuk kesejahteraan rakyat, bukan bekas pengurus tim sukses.

#Jokowi #BUMN #Komisaris #PrabowoSubianto #Timsukses #TVTempo

===============================
Akun Resmi Media Sosial TV TEMPO
===============================

SUBSCRIBE
YouTube    / tvtempochannel  

FOLLOW
Instagram   / tvtempochannel  
Facebook   / tvtempochannel  
Twitter   / tvtempochannel  
TikTok   / tvtempo