NETIZENINDONESIA - Aktivis reformasi dari Bali ini, sekarang aktif di pemerintahan. Dra I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA menjadi staf khusus menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sebagai salah satu tangan kanan Menteri PPPA Bintang Puspayoga yang konsisten dalam bidang pemberdayaan perempuan, Agung Putri menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pemerintah selalu bertitik tolak dari masalah dalam masyarakat. Misalnya, masalah sekolah online yang menciptakan ketimpangan beban rumah tangga karena peran ibu menjadi bertumpuk-tumpuk. Dalam permasalahan seperti itulah, KemenPPPA hadir dan bersinergi dengan kementerian yang lain untuk merumuskan kebijakan yang mengakomodasi keluhan para ibu.
Sebagai orang Bali, Agung Putri menyadari keunikan wilayahnya. Di Bali, semua perempuan punya tugas khusus di bidang adat. Selama pandemi, beban itu menjadi bertambah-tambah. Karena itulah KemenPPPA tidak pernah lelah mengingatkan pemerintah atau kementerian-kementerian yang lain untuk tidak meluputkan perempuan dari kerangka rencana kebijakan. KemenPPPA menegaskan supaya semua pihak melibatkan perempuan dalam setiap perspektif. ''Sebab, separo penduduk Indonesia adalah perempuan,'' tegasnya dalam podcast dengan NetizenIndonesia. 
Mendampingi Bintang Puspayoga, Agung Putri merasakan sentuhan Bali dalam KemenPPPA. Karakter Bali menjadi semakin kuat. Cara berpikir dan cara bekerja orang Bali memberikan kontribusi positif bagi KemenPPPA. "Perempuan Bali adalah perempuan pekerja keras dan detail secara tugas-tugas di lapangan," ungkapnya. Tentang bantuan sosial dan bantuan bencana, misalnya. Karena detal, menteri PPPA akan memeriksa apa-apa saja jenis bantuannya. Apakah sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan khusus oleh perempuan? Ketika yang dicari tidak ada, maka diadakanlah produk-produk yang bisa memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Seperti pembalut wanita, popok bayi, popok lansia. Selain itu juga vitamin bayi, vitamin perempuan, vitamin lansia. Tidak ketinggalan pula susu bayi, susu ibu hamil, susu ibu menyusui, susu lansia. "Dalam setiap pendataan, Bu Menteri tidak hanya puas dengan jumlah korban, tapi harus spesifik berapa jumlah korban perempuan, berapa jumlah korban anak-anak," paparnya. 
Karakter kuat perempuan Bali sebagai sosok yang detail karena biasa bikin canang dan banten untuk ritual adat, kini menjadi karakter KemenPPP. "Sesuatu yang detail bisa menjadi sebuah kebijakan nasional. Baru kali ini," kata Agung Putri.
KemenPPPA pun menyoroti kuota perempuan dalam pemerintahan yang seharusnya 30 persen. Saat ini, angkanya masih 20,9 persen. Karena itu, masih perlu diperjuangkan. 
"Saya menghargai semua perempuan yang berjuang di parlemen. Mereka bisa duduk di DPR itu bukan hadiah. Meskipun mereka artis atau istri pejabat, mereka tetap harus berjuang. Artis perempuan harus bersaing dengan artis lain yang laki-laki. Jika istri pejabat harus bersaing dengan keluarga internal si pejabat,'' urai Agung Putri.
Eksis di DPR dan menjadi berkualitas di DPR adalah dua hal yang berbeda. Agung Putri yang sempat dua tahun menjadi legislator di DPR mengakui bahwa tidak mudah untuk menjadi tokoh yang berkualitas di lembaga tersebut. "Karena ada waktu 32 tahun kita di bawah Orde Baru. Dalam kurun waktu itu, kita kehilangan kapasitas, kemampuan intelektual, skill, dan pengalaman politik," imbuhnya.
Perempuan-perempuuan yang akhirnya berpolitik atau yang sekarang ada di DPR, menurut Agung Putri, adalah perempuan yang sedari kecil ataupun dibesarkan atau terbiasa dengan lingkungan politik.Perempuan-perempuan yang cerdas tapi tidak tumbuh dalam lingkungan politik, mereka tidak punya ketertarikan untuk terjun dalam bidang politik. Pada masa Orde Baru, hubungan intelektualitas dan politik putus. "Hadiah Orde Baru bagi kita adalah membuat konotasi politik itu sangat buruk," tegasnya. 
Dia menambahkan bahwa DPR bisa menjadi tempat untuk menggali banyak pelajaran politik. Tapi, memang kemudian menjadi ironis ketika mereka yang duduk di parlemen ternyata belum tuntas belajar berpolitik. Seharusnya, mereka adalah orang-orang yang sudah tuntas belajar politik. 
Selain DPR, Pilkades juga menjadi latihan politik yang bagus. Demikian juga pemilihan umum di tingkat yang lebih tinggi. "Kami juga sedang mendorong perempuan untuk terlibat dalam musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) sebagai latihan politik bagi perempuan,'' ujarnya. Dengan membiasakan perempuan berpolitik, KemenPPPA berharap akan lahir tokoh-tokoh perempuan yang berkualitas secara politik dan bisa duduk di lembaga legislatif. 
(*)