Selain KUHP pasal 385, penyerobotan tanah terhadap hak atas tanah dalam artian lebih luas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 (Perpu 51/1960) tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, tepatnya pada pasal 2 dan 6.

Regulasi tersebut diatas, menjadi latar belakang video dokumenter ini dibuat. Dimana rentetan peristiwa yang dimanfaatkan oknum dengan isu SARA akhirnya mentah setelah fakta hukum dan lapangan telah dengan detail menegaskan murninya sengeketa ini sebagai dugaan tindak pidana penyerobotan lahan petani oleh oknum tidak bertanggungjawab tersebut di wilayah transmigrasi itu.

Dugaan rekayasa konflik untuk melegitimasi kepentingan sepihak oknum harus berhadapan dengan advokasi pergerakan HAM yang dimotori Pusat Advokasi Konsorsium Hak Asasi Manusia ((POSKOHAM) dan Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia (HMTI).

#viralvideo #dadkwaast