Kadis Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (PPESDM) Prov. Sumut Mulyadi Simatupang mengikuti rapat koordinasi membahas perihal Penertiban Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pengembalian Air Tanah KIM.

Dalam rapat tersebut Kepala Dinas menyampaikan beberapa perkembahan dan capaian antara lain, Pemberian Sertifikat Standard dan Izin, Pembinaan atas Pelaksanaan Perizinan berusaha yang didelegasikan, Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan, Pemberian dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Penetapan Harga Patokan MBLB, Pemberian Rekomendasi atau Persetujuan yang berkaitan dengan Kewenangan yang didelegasikan, dan Penyampaian Surat Edaran/Himbauan kepada pemilik IUP di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun target Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait penertiban MBLB yakni, 1. Melaksanakan Sosialisasi Perpres No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2. Mensosialisasikan kepada pemegang izin terkait pemenuhan kewajiban terkait pertambangan Mineral dan Batubara seperti Penempatan Jaminan Reklamasi, Pembayaran Iuran Tetap, Penyampaian RKAB Tahunan dan Kewajiban Penyampaian Laporan Produksi Berkala, 3. Sosialisai ke Pemerintah Daerah Terkait Pengusulan Perubahan Harga Patokan di Masing-masing Kabupaten/Kota, 4. Sosialisasi Ke Pelaku Usaha Terkait Proses Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral da Batubara.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Bapak Lasro Marbun, dan dihadiri Kepala OPD Pemprov Sumut atau yang mewakili.

#pemprovsumut #sumut #rapatkoordinasi
#indagesdmsumut #sumutbermartabat