KEBUMEN (JATENG.CO) – Gagasan pembentukan Provinsi Banyumas Raya yang viral di media umum, mendapat respons positif dari beberapa kalangan di Kabupaten Kebumen & Kota Gombong.
Bahkan tokoh pengusaha angkutan yang pula Kepala Organda Kabupaten Kebumen Ir H Ngadino secara prinsip mendukung gagasan tadi.

Dari Ngadino, dirinya sependapat & mendukung dengan ide pemekaran. Bahkan beliau beropini, Insya Allah dapat meningkatkan kecepatan laju pembangunan sebagai akibatnya lebih cepat maju.

Rakyat lebih sejahtera dengan catatan dibarengi dengan perampingan birokrasi sebagai akibatnya alokasi belanja modal di APBD lebih besar, syukur dapat lebih besar dari belanja rutin,”ujar beliau.

Sedangkan mantan birokrat & mantan Camat Ayah Kebumen Bambang Priyambodo menyatakan, ide pemekaran daerah sebagai Provinsi Banyumasan atau Banyumas Raya itu dapat saja terlaksana sebab terdapat beberapa hal yang sama.

Sedangkan mantan birokrat & mantan Camat Ayah Kebumen Bambang Priyambodo menyatakan, ide pemekaran daerah sebagai Provinsi Banyumasan atau Banyumas Raya itu dapat saja terlaksana sebab terdapat beberapa hal yang sama.

Dari Bambang Priyambodo, mungkin batas timur Banyumas Raya itu selatan Kebumen, tengah Wonosobo & utara barat Pekalongan.

Wilayah Kendal, Temanggung, Magelang, Purworejo sebagai batas barat Jateng lama. Apabila dijumlah, daerah kabupaten & kota di Provinsi Banyumas Raya relatif bertenaga & dapat kompak.

Menanggapi isu pemekaran daerah provinsi di Jawa, termasuk ide pemekaran Provinsi Banyumas Raya, pakar aturan IAINU Kebumen Dr HM Bahrul Ilmie MSi menyatakan, kalau dengan pemekaran tadi secara politik, ekonomi & budaya makin membaik tentu hal positif.

Tetapi bila pemekaran itu hanya sebab kepentingan politik kekuasaan semata, tentu akan kontra produktif. Hal itu memang lebih kental ranah politik, meski dalam akhirnya akan bergeser dalam jangka panjang terdapat perubahan ekonomi & budaya.

Dari alumni S3 UII Yogyakata tadi, dewasa ini dunia makin terbuka. Pola kepemimpinan politik pula makin berkurang maknanya.

Bahkan, lanjut Bahrul Ilmie, tempat atau gedung pula makin tidak memiliki makna. Karena sesuatu dapat dikoordinasi secara virtual hanya dalam ruang yang sempit, sebagai akibatnya perluasan kekuasaan ranah lokalitas lebih menampakan terdapat tanda-tanda politik kekuasaan dengan dalih terganggunya rasa keadilan ekonomi.

sumber Jateng.co 12 Februari 2022