Ada-ada saja cara politik bekerja termasuk dalam Pilkara 2024 nanti. Patut diduga pernyataan Mendagri membuka jalan bagi Penjabat Maju Pilkara dan menyalahi konsep penjabat dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota