Pada Tanggal 17 September 2024 jam 10 .00 telah dilaksanakan persidangan antara Pemantau keuangan negara sebagai pemohon dengan 25 Badan publik atau dinas atau SKPD di Pemprov dki jakarta , PKN meminta LPJ perjalanan dinas dan Dokumen Kontrak pengadaan barang dan jasa , pada persidangan ini terkesan Komisioner Membela dan melindungi 25 Badan publik ,dengan fakta harus nya sesuai dengan Perki 1 Tahun 2013 Pasal 36 harusnya persidangan ini sudah masuk mediasi dan ajudikasi ,namun Komisioner lebih mengikuti kemauan mereka dari pada melaksanakan perintahh peraturan dan pasal 28 F UUD 45...
Ternyata apa yang disampaikan tokoh bahwa Hukum di negeri sudah kacau balau , dan gelaombang kacau balau sudah masuk wilayah Persidangan sengketa Informasi ..

NEGERI INI MASIH TERKABUNG DISELIMUTI KEGELAPAN DAN KETERTUTUPAN ..